THANKS

_________________________________________
No : 03/Int./Kongres/IX/PPMI/V/2008
Lampiran : 1 (Satu) Bundel
Hal : Undangan Kongres IX PPMI

Kepada.
Yth. Ketua Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) ________________
di –
Tempat

Salam pers Mahasiswa !
Dalam rangka penyegaran dan regenerasi organisasi, Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) akan mengadakan Seminar Nasional dan Kongres ke IX yang akan dilaksanakan pada tanggal 17-23 Juli 2008 di Mataram. Adapun detail pelaksanaan Kongres ini adalah:
 Pembukaan : 17 Juli 2008
 Seminar Nasional : 17-19 Juli 2008
 Kongres IX PPMI : 20 – 23 Juli 2008.
 Pameran : 17-23 Juli 2008 (selama kegiatan berlansung)
Demikian undangan kami atas partisipasinya kami sampaikan terima kasih Semoga kongres ini membawa perubahan positif bagi ruang gerak PPMI dalam menegakkan kedaulatan bangsa dan pemerintahan yang lebih berpihak pada rakyat.
Salam Pers Mahasiswa !

Mataram, 25 Mei 2008

PANITIA KONGRES IX PPMI
Ketua Panitia Sekretaris Panitia

AZKAR NAWAWI

SIRTUPILLAILI

PENGURUS PPMI
DEWAN KOTA MATARAM
Ketua Sekretaris

ACHMAD JUMAELY

NUR’AINI
Mengetahui:
SEKJEND NASIONAL PPMI

MUHAMMAD ARMAN

_______________________________________

LEMBAR PENGESAHAN
PROPOSAL SPONSORSHIP KEGIATAN
SEMINAR NASIONAL DAN KONGRES IX
PERHIMPUNAN PERS MAHASISWA INDONESIA (PPMI)
Grand Legi Mataram, 17-23 Juli 2008

Mataram, 21 Mei 2008

Ketua Panitia Sekretaris

Azkar Nawawi Sirtupillaili

Mengetahui,
Pengurus PPMI Dewan kota Mataram

Achmad Jumaely

Proposal
Seminar Nasional Dan Kongres IX
Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI)
Dewan Kota Mataram

“Revitalisasi Pers Mahasiswa Dalam Mengawal Kebijakan Politik Nasional”

ANTARAN

SETELAH rezim birokratik otoritarian Orde Baru runtuh, demokrasi di Indonesia secara prosedural telah mengalami kemajuan sangat pesat. Pemilihan umum yang dilakukan secara periodik dan berkala dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan mekanisme yang memberikan jaminan terjadinya sirkulasi elite politik di negeri ini.
Pemilihan kepala daerah juga telah dilaksanakan secara langsung. Tak ada lagi individu yang dapat menduduki jabatan-jabatan politik karena ditunjuk. Dengan kata lain, perkembangan mekanisme demokrasi ini telah membuat kedaulatan rakyat untuk menentukan siapa wakil dan pemimpin mereka menjadi semakin besar. Idealnya, mekanisme demokrasi prosedural yang sudah menjadi lebih baik ini dapat menjadi alat untuk melahirkan para wakil dan pemimpin yang tidak hanya merupakan pilihan rakyat, tetapi juga memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai serta memiliki integritas dan komitmen untuk menciptakan perbaikan dan menyejahterakan rakyat.
Dari mekanisme ini, seharusnya lahir para pemimpin dan wakil yang benar-benar memahami persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat dan memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya. Sebab, tugas utama pejabat publik (baca: pejabat politik) adalah menata dan menggerakkan struktur negara agar dapat memberikan manfaat untuk kehidupan rakyat.
Namun, demokrasi prosedural yang telah berlangsung saat ini telah terdistorsi. Kalau pada era Orde Baru mekanisme politik didistorsi oleh praktik nepotisme, mekanisme politik demokratik sekarang ini didistorsi oleh praktik politik uang. Telah menjadi rahasia umum bahwa proses-proses politik pada umumnya hampir selalu tak dapat dipisahkan dari wacana uang. Sekadar contoh, dana kampanye pasangan calon gubernur/wakil gubernur Fauzi Bowo- Prijato sebesar Rp46,8 miliar dan Adang Daradjatun-Dani Anwar sebesar Rp. 45,2 miliar. Ini adalah nominal yang dilaporkan.
Padahal, masih ada dana-dana lain selain dana kampanye yang sempat disebut dengan ”uang mahar” atau ”dana menyewa perahu”. Padahal ”uang mahar”untuk partai-partai besar menembus angka puluhan miliar rupiah. Jadi, bisa dikalkulasi berapa jumlah nominal yang harus dikeluarkan untuk menjadi pemimpin di level nasional, dalam konteks Indonesia yang memiliki 33 provinsi. Telah menjadi pandangan sebagian besar politisi, juga masyarakat umum, bahwa uang adalah modal paling utama dalam berpolitik.
Padahal,secara realistis tidak mungkin uang pribadi digunakan sebagai dana politik. Dapat dipastikan bahwa kekayaan yang dimiliki itu tidak akan berarti signifikan untuk membiayai keperluan secara keseluruhan sebuah negara yang besar dengan jumlah penduduk yang sangat banyak yang karena itu tentu saja memerlukan jumlah dana yang sangat besar pula. Anggaran negaralah yang pasti akan digunakan. Karena itu, sangat aneh jika baru lalu Wapres Jusuf Kalla menyatakan, seseorang yang hendak berpolitik seharusnya menjadi pengusaha dulu. Sangat ironis, lebih dari itu praktik politik uang nyaris telah menjadi mekanisme paten dalam perpolitikan kita. Cara meraih popularitas dengan instan.
Cara lain yang merebak selain praktik politik uang adalah meningkatkan popularitas menggunakan media massa, baik cetak maupun elektronik. Akibatnya, seseorang menjadi populer bukan karena kapasitas dan kompetensi untuk menjadi pejabat politik, tetapi karena sering disorot oleh media atau bahkan mengiklankan diri dan dibuat seolah-olah dia memiliki kapasitas dan kompetensi. Figur yang muncul akhirnya adalah figur rekayasa yang hanya pandai bersilat lidah. Figur-figur semacam ini tentu saja bukan yang di butuhkan rakyat. Bahkan nyaris dipastikan, politisi yang popularitasnya dihasilkan dengan cara yang dibuat-buat entah melalui uang dan media tidak akan mampu berperan secara optimal membuat struktur negara yang bisa bekerja dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.
Selain kedua hal diatas, masih banyak hal yang menjadi selilit demokrasi kita di masa transisi ini. Namun, terlepas dari itu semua, kita sesungguhnya bisa bersepakat, yang kita butuhkan di masa-masa mendatang adalah para politisi yang berwawasan luas, jelas kompetensi dan komitmennya serta integritasnya bisa dijamin. Para politisi seperti inilah yang akan bisa mengelola struktur negara dengan baik entah di level nasional maupun lokal.
Akhirul Kalam, partisipasi semua elemen masyarakat dalam membangun kultur demokrasi lokal yang transparan dan akuntable jelas sangat urgen. Pers adalah salah satu yang harus memerankan diri disini. Lebih lagi pers mahasiswa yang memang memiliki karakteristik perpaduan ideal anatara pers sekaligus gerakan kemahasiswaan. Dalam konteks inilah Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) melaksanakan beberapa seminar sebagai rangkaian dari hajatan Kongres ke IX PPMI Nasional dengan tema “Revitalisasi Peran Pers Mahasiswa Dalam Mengawal Kebijakan Politik Nasional”. Kegiatan akan akan dilaksanakan di Mataram, mulai 26 Juni 2008 sampai dengan 2 Juni 2008.
Kegiatan ini diharapkan bisa mengais ide-ide transformatif dari peserta dan pembicara untuk kemudian -paling tidak- publik mendapat cabaran solutif yang mencerahkan sekaligus menyadarkan.

TEMA KONGRES

“Revitalisasi Peran Pers Mahasiswa dalam Mengawal Kebijakan Politik Nasional”

TEMA SEMINAR
Sesi I :
“Revitalisasi Peran Pers Mahasiswa Dalam Mengawal Kebijakan”

Sesi II :
“Membangun ekonomi pertambangan berbasis kerakyatan”

Sesi III :
“Sertifikasi Guru Signifikansi Membangun Pendidikan yang Berkualitas”

Sessi IV :
“Penguatan Demokrasi Lokal”

LANDASAN SEMINAR DAN KONGRES

1. AD/ART PPMI Nasional
2. AD / ART PPMI Dewan Kota Mataram
3. Program Kerja PPMI Nasional periode 2007-2009
4. Program Kerja PPMI Dewan Kota Mataram periode 2007-2009

MAKSUD DAN TUJUAN

Secara umum, Seminar nasional ini dimaksudkan sebagai ajang mendialogkan gagasan-gagasan tentang isu-isu demokratisasi di era transisi. Secara khusus, seminar bertujuan:

Kongres
1. Regenerasi dan penataan organ jaringan pers mahasiswa PPMI Nasional.
2. Perumusan kembali AD/ART dan GBHK/GBHO PPMI nasional dan Dewan etik nasional.
3. Pemilihan pengurus PPMI Nasional Priode 2008-2010.

Seminar
1. Menumbuhkan pemahaman para peserta tentang konsep demokratisasi ideal di masa transisi di Indonesia.
2. Menumbuhkan pemahaman para peserta tentang konsep demokratisasi politik dan ancamannya terhadap praktik uang untuk meraih kekuasaan.
3. Penyeruan kembali akan arti penting sebuah usaha bersama semua elemen negara khususnya pers mahasiswa dalam mengawal kebijakan politik nasional dalam transisi demokrasi.
4. Pengkristalan pemahaman tentang arti penting Kemandirian Perekonomian dalam pemenuhan hak konstitusi rakyat, khususnya dalam ekonomi pertambangan.
5. Menumbuhkan pemahaman para peserta seminar nasional tentang kondisi pendidikan nasional pasca reformasi.
6. menumbuhkan pemahaman para perseta seminar nasional tentang kondisi sosial politik pasca otonomi daerah.

OUT PUT KEGIATAN

1. Terumuskannya tata aturan organisasi PPMI nasional yang lebih sehat dan mendorong dinamisasi gerakan pers mahasiswa Indonesia.
2. Terpilihnya pengurus nasional PPMI sebagai salah satu pilar perwakilan perjuangan organisasi pers mahasiswa.
3. Mendorong lembaga pers mahasiswa nasional untuk lebih berani dan konsisten dalam proses pengawalan kebijakan politik nasinal di masa transisi demokrasi Indonesia.
4. Penciptaan persamaan persepsi dan aksi dukungan atas sistem kemandirian ekonomi kerakyatan, khususnya ekonomi pertambangan tanpa harus tergantung pada hutang luar negeri, minimal di kalangan pegiat Pers Mahasiswa dan Gerakan Mahasiswa.
5. menciptakan pemahaman para perseta seminar nasional tentang kondisi sosial politik pasca otonomi daerah.

ORGANISASI PELAKSANAAN

Kegiatan Kongress IX dan Seminar Nasional ini diseleggarakan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia. (Adapun susunan kepanitian Terlampir)

KEPANITIAAN
Kepanitian terdiri dari anggota LPM kota Mataram yang berjumlah 41 Orang. Adapun susunan kepanitian selengkapnya terlampir.

PESERTA

Peserta Kongres :
1. Anggota dan pengurus lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Se-Indonesia
2. Pengurus PPMI Dewan Kota Se-Indonesia
3. pengurus Dewan Etik Kota (DEK) PPMI Se-Indonesia
Peserta Seminar Nasional :
1. Mahasiswa-mahasiswi Perguruan tinggi se-Indonesia.
2. Mahasiswa-mahasiswi Anggota Pers Mahasiswa se-Indonesia.
3. Aktifis Lembaga Suadaya Masyarakat (LSM) Se- Indonesia.
4. Masyarakat umum se-Nusa Tenggara Barat.

NARASUMBER

Fasilitator dan narasumber dalam kegiatan Kongres IX dan Seminar Nasional PPMI ini adalah para politisi, pengamat politik, budayawan, pemikir dan aktivis yang konsen dengan isu-isu demokrasi kontemporer terutama politik lokal. Mereka adalah:

1. DR. Bambang Sudibyo (Menteri Pendidikan Nasional)
2. DR. Ryas Rasyid (Mantan Menteri Politik Lokal dan Otonomi Daerah)
3. DR. Qurtubi (Ahli pertambangan Nasional)
4. Bambang Trimurti (Pimpinan Redaksi Majalah TEMPO)
5. Darmaningtyas (Aktifis InSIST Djogjakarta)
6. Eko Prasetyo (Penulis buku, “Orang Miskin Dilarang Sekolah)
7. Deni JA (Direktur Lingkar Survei Indonesia -LSI)
8. Dr. Basuki Prayitno,M.si (Akademisi Unram)
9. Kusfiardi (Koordinator Nasional Koalisi Anti Utang (KAU)
10. Ervyn Kaffah (eks. Aktivis Pers Mahasiswa 1998)
11. Sirul Haq, s.Pd (Eks. Dewan Etik Nasional PPMI)
12. Farid Tolomundu (Penulis buku, “Orang Biasa yang Tak Biasa)

MATERI

Materi seminar ini sebagai berikut:

1. Revitalisasi Peran Pers Mahasiswa Dalam Mengawal Kebijakan politik nasional.
2. Membangun ekonomi pertambangan berbasis kerakyatan.
3. Sertifikasi Guru Signifikansi Membangun Pendidikan yang Berkualitas.
4. Penguatan Demokrasi Lokal.

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan seminar nasional dan Kongres ini akan dilaksanakan pada 17-23 Juli 2008 di Grend Legi Mataram (Jadwal Terlampir).

PENDANAAN

Adapun dana yang diperkirakan akan dihabiskan dalam seminar ini sebesar Rp. 94.379.900 (Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) –Estimasi terlampir

PENUTUP

Demikian proposal ini. Besar harapan kami proposal ini dapat dijadikan acuan kerjasama bagi semua pihak.

Lampiran 1 :

Struktur Kepanitiaan
SEMINAR NASIONAL DAN KONGRES IX
Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI)
Dewan Kota Mataram
Revitalisasi Pers Mahasiswa Dalam Mengawal Kebijakan Politik Nasional
Mataram, 17-23 Juli 2008

STEERING COMMITTE (SC)
Ketua : Achmad Jumaely (Sekjend PPMI Dewan Kota Mataram)
Anggota : M. Saleh (LPM PENA KAMPUS UNRAM )
: Amir Mahmud (UKPM MEDIA UNRAM)
: Jagas J. (UKPM MEDIA UNRAM)

ORGANIZING COMMITTE (OC)
Ketua : Azkar Nawawi (LPM PENA UNRAM)
Sekretaris : Sirtupillaili (LPM RO’YUNA IAIN Mataram)
Bendahara : Dewi Oktarini (LPM RO’YUNA IAIN Mataram)

1. DEVISI KESTARI
Koord : Amir Mahmud (UKPM MEDIA UNRAM)
Asykar (LPM PENA KAMPUS FKIP UNRAM)
Ali Nurdin (LPM RO’YUNA IAIN MATARAM)
Ardian (LPM PENA KAMPUS UNRAM)
Hadi Wijaya (LPM MAHAPENA Fak. Tarbiyah IPS IAIN)

2. DEVISI HUMAS DAN PENDANAAN:
Koord : Achmad Jumaely (PPMI DK MATARAM)
Saefudin (UKPM MEDIA UNRAM)
Doni (UKPM MEDIA UNRAM)
Mahsus Khair (LPM RO’YUNA IAIN MATARAM)
Jaswadi (UKPM MEDIA UNRAM)
Muhammad Ilham (LPM PENA KAMPUS FKIP UNRAM)
Arsya Ali Umar (LPM RO’YUNA IAIN MATARAM)

3. DEVISI PUBDEKDOK
Koord : Ahmad Zaini (LPM RO’YUNA IAIN MATARAM)
M. Ladunny (LPM RO’YUNA IAIN MATARAM)
Fahrur Rozi (LPM PENA KAMPUS FKIP UNRAM)

4. DEVISI ACARA
Koord : Muhammad Saleh (LPM PENA KAMPUS FKIP UNRAM)
Sahudin Bayani (UKPM MEDIA UNRAM)
Kurniawan (UKPM MEDIA UNRAM)
Noviyanti (LPM PENA KAMPUS FKIP UNRAM)
Sultan (LPM PENA KAMPUS FKIP UNRAM)
Nurmayana (LPM RO’YUNA IAIN MATARAM)

5. DEVISI PERLENGKAPAN
Koord : Fauzan (LPM PENA KAMPUS FKIP UNRAM)
Turmudzi Muhammad (LPM RO’YUNA IAIN MATARAM)
Tantowi (LPM SIDIK IKIP MATARAM)
Agus Alwan (LPM RO’YUNA IAIN MATARAM)
Aswadi (LPM RO’YUNA IAIN MATARAM)
M. Nasmi (LPM RO’YUNA IAIN MATARAM)

6. DEVISI KONSUMSI
Koord : Baiq Harniaty (LPM PENA KAMPUS FKIP UNRAM)
Nurmi (LPM DIMENSI UMM)
Baiq Linda (LPM RO’YUNA IAIN MATARAM)
Nurul Khaerani (LPM PENA KAMPUS FKIP UNRAM)
Tyas (LPM RO’YUNA IAIN MATARAM)
Lina (LPM PENA KAMPUS FKIP UNRAM)
Rianti (LPM PENA KAMPUS FKIP UNRAM)
Helmy Budi satria (LPM RO’YUNA IAIN MATARAM)

Lampiran 2 :
JADWAL KEGIATAN KONGRES IX DAN SEMINAR NASIONAL
Revitalisasi Pers Mahasiswa Dalam Mengawal Politik Nasional
Mataram, 17-23 Juli 2008

NO
HARI/TGL TEMPAT ACARA PEMBICARA TEMA
1 17-23 Juli 2008
(Pukul : 08.00 -16.00 Wita) Depan UPT perpustakaan Unram Pameran karya pers mahasiswa - “ekspresikan dirimu dengan berkarya”
2 18 Juli 2008
(Pukul : 08.00 -12`.00 Wita) Hall Room Grand Legi Mataram Sesion I :
Pembukaan dan Seminar Nasional Bambang Trimurti (Pimpinan Redaksi Majalah TEMPO)
Ervyn Kaffah (eks. Aktivis Pers Mahasiswa 1998)
Sirul Haq, s.Pd (Eks. Dewan Etik Nasional PPMI) “Revitalisasi Peran Pers Mahasiswa Dalam Mengawal Kebijakan”

3 18 Juli 2008 (Pukul : 12.00 -12.30 Wita BREAK
4. 18 Juli 2008 (Pukul : 12.30 -17.00 Wita) Hall Room Grand Legi Mataram Sesion II :
Seminar Nasional DR. Qurtubi (Ahli pertambangan Nasional)
Dr. Basuki Prayitno,M.si (Akademisi Unram)
Kusfiardi (Koordinator Nasional Koalisi Anti Utang (KAU) “Membangun ekonomi pertambangan berbasis kerakyatan”

5 19 Juli 2008
(Pukul : 08.00 -12.00 Wita) Hall Room Grand Legi Mataram Sesion III :
Seminar Nasional DR. Bambang Sudibyo (Menteri Pendidikan Nasional)
Darmaningtyas (Aktifis InSIST Djogjakarta)
Eko Prasetyo (Penulis buku, “Orang Miskin Dilarang Sekolah) “Sertifikasi Guru Signifikansi Membangun Pendidikan yang Berkualitas ”

6 19 Juli 2008
(Pukul : 12.00 -17.00 Wita) Hall Room Grand Legi Mataram Sesion IV :
Seminar Nasional DR. Ryas Rasyid (Mantan Menteri Politik Lokal dan Otonomi Daerah)
Deni Indra Jaya(Direktur LSI)
Farid Tolomundu (Penulis buku, “Orang Biasa yang Tak Biasa)
“Penguatan Demokrasi Lokal”
5. 20-23 Juli 2008 Gedung arena budaya Unram Kongres IX PPMI Presidium Sidang Free
6. 23 Juli 2008
Penutupan Panitia Free

Lampiran 3 :

ESTIMASI KEBUTUHAN DANA
KONGRES IX DAN SEMINAR NASIONAL

Revitalisasi Pers Mahasiswa Dalam Mengawal kebijakan Politik Nasional
Mataram, 17 – 23 Juli 2008

NO KEBUTUHAN FREKUWENSI HARGA @ RP JUMLAH RP.
Devisi Kestari
1 Kertas HVS 5 rim 30.000 150.000
2 Pembuatan proposal 100 ex. 10.000 1000.000
3 Tinta hitam putih 2 kotak 20.000 100.000
4 Tinta Warna 2 Kotak 20.000 40.000
5 Spidol besar 2 Kotak 7000 14.000
6 Spidol kecil 5 Kotak 3000 15.000
7 Stabilo 5 Buah 3000 15.000
8 Kertas buram 30 1500 45.000
Sub Total 1.379.900
Devisi Humas dan Pendanaan
9 Transportasi 7 Orang 150.000 1.500.000
10 Komunikasi 7 Orang 100.000 700.000
Su Total 2.200.000
Pubdekdok
11 Spanduk 5 Buah 150.000 750.000
12 Baliho 4 Buah 500.000 2000.000
13 Stiker 1000 1500 1.500.000
14 Famplet 100 500 500.000
15 Sewa Handycam 1 1000.000 1000.000
16 Camera Digital+Memory 1 3000.000 3000.000
17 Sosialisasi di Media Cetak dan Elektronik Nasional 10 Media 1000.000 10.000.000
Sub Total 18.750.000
Devisi Perlengkapan
18 Sound System 1 Set 3000.000 3000.000
19 Komunikasi 6 Orang 100.000 600.000
20 Transportasi 6 Orang 150.000 900.000
Sub Total 4.500.000

Devisi Acara
21 Seminar Kit peserta (block note, bolpoin, spidol) 300 orang 15.000 4.500.000
22 Spidol besar 2 Kotak 7000 14.000
23 Spidol kecil
5 Kotak 3000 15.000
24 Kertas Plano 50 eksamplar 1000 50.000
25 Kertas Presentasi 30 eksamplar 1500 35.000
26 Sewa LCD 1 Buah 500.000 500.000
27 Sertifikat 500 eksamplar 5000 2.500.000
Sub Total 7.614.000
Kebutuhan Umum
28 Sewa Hotel + Makan Siang 300 Orangx 2 Hari 5.000.000 10.000.000
29 Sewa Asrama LPMP 200 Orang x 3 Hari 2000.000 6.000.000
30 Konsumsi 200 Orang x 3 Hari 15.000 9000.000
31 Penggandaan makalah 1000 copy 1500 750.000
32 Honor pembicara Nasional 6 orang 1.000.000 6.000.000
33 Honor pembicara lokal 6 Orang 500.000 3000.000
34 Honor Moderator 4 orang 500.000 2000.000
35 Tiket pesawat PP Jogja–Mataram, Mataram-Jogja 2 orang 2.400.000 4.800.000
36 Tiket pesawat PP Jakarta–Mataram, Mataram-Jakarta 4 Orang 2.800.000 11.200.000
37 Penginapan pembicara 6 Orang x 1 hari 900.000 5.400.000
38 Sewa ruang pertemuan+makan siang 300 orang X 2 hari 1000.000 2.000.000
Sub Total 60.150.000
TOTAL Rp. 94.379.900
Terbilang : Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus

PROPOSAL SPONSORSHIP KEGIATAN
SEMINAR NASIONAL DAN KONGRES IX
PERHIMPUNAN PERS MAHASISWA INDONESIA (PPMI)
Hotel Grand Legi Mataram, 17-23 Juli 2008

MEDIA SPONSORSHIP

Dalam rangka menyukseskan kegiatan Seminar Nasional dan Kongres IX perhimpunan pers mahasiswa indonesia (PPMI), maka kami selaku panitia penyelenggara membuka kesempatan kepada seluruh pihak baik perseorangan maupun perusahaan untuk turut berpartisipasi aktif dalam kerjasama yang saling menguntungkan.

a. Prinsip Kerjasama

1) Prinsip kerjasama yang dilakukan adalah bersifat saling menguntungkan dalam bentuk beberapa konsep yang telah ditentukan oleh pihak panitia dengan mempertimbanglkan keseimbangan bagi kedua belah pihak.
2) Prinsip fleksibilitas yang artinya pihak penyelenggara sangat terbuka untuk merundingkan beberapa hal dari konsep kerjasama yang akan diterapkan tersebut tanpa harus mengurangi maksud dari panitia penyelenggara dan merugikan pihak dari sponsorship.
3) Prinsip variatif yang artinya pihak penyelenggara berusaha memberikan variasi atau berbagai alternative dalam bentuk promosi bila dirasakan alternative yang ditawarkan panitia belum dirasa cukup.

b. Ruang Promosi
Kompensasi yang diberikan panitia berupa logo produk pada beberapa media publikasi, sebagai berikut :
 Spanduk (2 buah)

 Baliho (3 buah)

 Stiker (150 buah)

 Seminar Kit yang terdiri atas :

o Blok note
o Map
 Publikasi oleh Master of Ceremony pada saat acara berlangsung.

c. Bentuk Kerjasama

I. SPONSOR TUNGGAL
Adalah sponsor dalam kegiatan ini yaitu: Perusahaan/ instansi/ lembaga/ pribadi yang bersedia memenuhi 85% dari total dana kegiatan.
Sponsor tunggal kegiatan ini akan memperoleh kontraprestasi:
1. Hak untuk mengubah nama/titel dalam poin-poin kegiatan dengan ketentuan harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pihak panitia.
2. Hak untuk mencantumkan logo perusahaan/instansi/lembaga/pribadi ruang sponsor disegala bentuk publikasi dan sarana yang digunakan.
3. Panitia tidak dimungkinkan mencari sponsor lain diluar spnsor tunggal.
4. Segala macam perijinan ditanggung panitia.
5. Biaya pembuatan kotraprestasi ditanggung panitia.
6. Hal-hal tentang sponsor tunggal bisa berhubunagn dengan panitia lebih lanjut.

II. SPONSOR UTAMA
Sponsor utama dalam kegiatan ini yaitu perusahaan/ instansi/ lembaga/ pribadi yang bersedi memenuhi 50% dari total dana kegiatan.
Sponsor utama kegiatan ini memperoleh kontraprestasi berupa:
1. Dengan kesediaan anda menjadi sponsor utama perusahaan/ instansi/ lembaga/ pribadi maka anda berhak pada ruang promosi pada: spanduk rentang.
2. Pencatuman nama dan logo perusahaan/instansi/lembaga/pribadi pada ruang sponsor yang disediakan oleh panitia untuk peserta.

Syarat-syarat sponsor utama:
• Panitia diperbolehkan untuk mencari sponsor lain diluar sponsor utama.
• Segala macam bentuk perijinan dan biaya kontraprestasi ditanggung panitia.
• Hal-hal lain tentang sponsor utama bisa berhubungan dengan panitia lebih lanjut.

III. SPONSOR PENDUKUNG
Sponsor pendukung dalam kegiatan ini yaitu perusahaan/ instansi/ lembaga/ pribadi yang bersedi memenuhi kurang dari 50% dari total dana kegiatan yang telah dianggarkan.
Panitia manawarkan paket kerja sama dan juga memberikan sponsorship dalam bentuk lain sepanjang tidak menyimpang dari tema kegiatan. Adapun macam bentuk kerjasama dapat dinegosiasikan antara perusahaan/ instansi/ lembaga/ pribadi dengan panitia pelaksana.
Bentuk kerjasama kami tawarkan melalui:
1. Perusahaan/ instansi/ lembaga/ pribadi untuk memberikan produk yang dihasilkan.
2. Peusahaan/ instansi/ lembaga/ pribadi membantu panitia dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan yang dilaksanakan.
3. Bentuk kerjasama ini sedapat mungkin berhubungan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
4. Pelaksanan kerjasama melalui produk diberikan paling lambat satu hari sebelum kegiatan.
5. Adapun kontra prestasi yang diberikan kemudian diatur melalui negosiasi dengan panitia.

d. Ketentuan dan prosedur kerjasama

1. Segala bentuk partisipasi dan kerjasama dilakukan dengan mengisi formulir rangkap dua dengan aturan helai pertama untuk perusahaan/instansi/lembaga/pribadi dan helai kedua untuk panitia yang dapat diberikan langsung atau dikirimkan kesekretariatan panitia. Bila diperlukan dapat dilakukan perjanjian hitam diatas putih.
2. Pembayaran uang kontrak tahap pertama minimum 50% paling lambat satu minggu setelah penandatanganan kontrak kerjasama sponsor ship.
3. Pelunasan uang kontrak paling lambat satu hari sebelum hari pelaksanaan kegiatan.
4. Bagi sponsor yang telah melakukan pembayaran, apabila mengundurkan diri maka pembayaran kontrak dianggap hangus dan sepenuhnya menjadi hak panitia.
5. Tiap pemasangan dan penyebaran fasilitas publikasi dan periklanan harus dengan persetujuan panitia penyelenggara.
6. Penentuan ruang sponsor dan lokasi serta penempatan fasilitas publikasi oleh panitia penyelenggara adalah mutlak dan tidak dapat ditukarkan kecuali ada perjanjian selanjutnya
7. Bagi pihak sponsor (utama atau tunggal) yang tidak memenuhi target dana maka panitia berhak mengubah status sponsorship.
8. Bila terjadi penundaan kegiatan maka kontrak kerjasama dilaksanakan sampai kegiatan selesai dilaksanakan.
9. Bila terjadi pembatalan atau kegiatan gagal dilaksanakan karena teknis penyelenggara maka pembayara kerjasama sponsor akan dikembalikan sebesar 85% dari total dana yang diberikan.
10. Bila ada kesalahpahaman antara pihak sponsor dan panitia maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah.
11. hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur kembali dalam ketentuan tambahan.

E. Donatur

Panitia pelaksana menerima sumbangan dana untuk kegiatan ini. Dalamhal ini panitia tidak memberikan kontra prestasi kepada perusahan /instansi /lembaga /pribadi yang menjadi donator dalam kegiatan ini. Setelah memberikan sumbangan, maka tidak ada ikatan panitia dengan perusahaan/instansi/lembaga/pribadi.

F. lain-lain
Informasi lebih lanjut hubungi:
Panitia :
081 936 77 2005 (Achmad Jumaely),
081803608267 (Sirtupllaili),
081 917020930 (Dewi Oktarini)

FORM
PERJANJIAN KERJASAMA
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : ………………………………………………………………………………….
Perusahaan :…………………………………………….……………………………………
Jabatan : …………………………………………………………………………………..
No telepon/fax : ………………………………………………………………………………….
Bidang usaha : ………………………………………………………………………………….
1. menyatakan turut berpartisipasi dalam acara “Seminar Nasional dan Kongres IX Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI)” sebagai sposor atau donatur, yang akan dilaksanakan pada tanggal 17-23 Juli 2008 dan bersedia memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh panitia penyelenggara.
2. bersedia dan sanggap membayar sebagai sponsor/donator sebesar Rp…………………………….
Terbilang:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Pembayaran I 50% : ……………………………………………………………………………..
Pembayaran II 50% : ……………………………………………………………………………..
3. kontraprestasi yang diinginkan adalah:………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Mataram,…-….-2008
Ketua Panitia Pihak Sponsor/Donatur

(………………………….) (………………………….)
Tanda Tangan dan Nama Terang Nama Terang dan Cap Perusahaan
NB : Bukan Sebagai Bukti Pembayaran

Alih-alih mengurangi beban masyarakat miskin, melalui Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp. 100.000/bulan, kenyataannya BLT berpeluang besar menimbulkan konflik horisontal atau bahkan akan terjadi korban karena buruknya sistem distribusi dan ini terbukti dengan digunakanya data usang untuk penyaluran BLT. BLT juga tidak memberi manfaat lebih bagi rakyat miskin, sebab dalam kerangka kebutuhan ekonomi, apalagi dalam sistem ekonomi liberal seperti saat ini, rakyat tak kan bisa berbuat banyak. Prinsipnya BLT hanya berfungsi sebagai sogokan bagi rakyat guna meredam amarah rakyat.

Kenyataan pahit telah diterima rakyat dinegeri ini, beban baru masyarakat telah menunggu di depan mata? Siapa yang bisa menjamin bahwa harga kebutuhan lain selain BBM tidak ikut naik? lalu mau apa kita sebagai generasi muda ? dan mungkinkah nasib bangsa ini memang sudah berada di ujung tanduk?

*Penulis adalah pemimpin umum majalah PENDAPA Tamansiswa

Di era reformasi sekarang ini pers mahasiswa (Persma) terasa kurang terdengar gaungnya. Ketika kebebasan informasi sudah menjadi milik kita semua dan media massa (baru) tumbuh subur, kondisi Persma justru nyaris tenggelam. Kondisi ini bermula sejak tahun 1998, ketika reformasi dikumandangkan Persma menjadi kehilangan perannya. Peran kontrol sosial melalui pemberitaan yang tajam, kritis dan independen. Peran itu telah kembali dipegang oleh pers umum yang di masa Orde Baru dipresentasikan oleh Persma.

Pada era 1970-an Persma pernah mengalami masa keemasannya. Harian KAMI, Mahasiswa Indonesia dan Mimbar Demokrasi merupakan penerbitan mahasiswa (istilah resmi pers mahasiswa kala itu) yang mampu eksis pada tahun 1970-an. Dengan oplah sekitar 30-70 ribu eksemplar –setiap kali penerbitannya, tak hanya diminati oleh mahasiswa saja. Masyarakat umum pun menjadi pembacanya. Persma pada era itu mampu menjawab tantangan zaman secara baik. Bahkan informasi yang disajikan pada saat itu lebih baik dari pers umum.

Kini, yang ada hanya tinggal kenangan manis. Kondisi Persma sekarang cukup memprihatinkan. Persma hadir dikomunitasnya sekedar memenuhi jadwal penerbitan yang dibuat menurut logika birokratis-paradigmatik sebuah unit kegiatan mahasiswa. Penerbitan itupun muncul bukan atas kesadaran penuh atau kebutuhan menyalurkan idealisme tapi ‘tuntutan rutinitas’ agar legitimasi sebagai bagian dari kegiatan mahasiswa di kampus tetap terjaga (Masduki, 2003).

Terbitan Persma kurang dimanfaatkan sebagai sarana aktualisasi idealisme mahasiswa. Pada akhirnya produk yang dihasilkan oleh Persma –baik dalam bentuk majalah, tabloid maupun newsletter– menjadi kehilangan rohnya. Produknya menjadi tidak menarik dan kurang mampu memenuhi apa yang diinginkan oleh pembacanya (baca: mahasiswa). Sehingga tak jarang Persma kurang dikenal di lingkungan kampusnya sendiri.

Persoalan Klasik
Meredupnya eksistensi Persma sekarang ini disebabkan oleh berbagai persoalan. Persoalan yang selalu melilit hampir sama dimanapun Persma itu berada. Kondisinyapun tak jauh berbeda, kebanyakan Persma tak mampu keluar dari persoalan klasik yang ada. Persma terjebak pada persoalan yang secara teoritis sebenarnya mampu dihadapi, namun pada tataran praktis sulit untuk diselesaikannya. Setidaknya ada tiga persoalan klasik itu diantaranya: lemahnya kaderisasi, periodisasi terbitan yang tidak tetap dan kebijakan rektorat.

Sistem kaderisasi yang dimiliki oleh Persma biasanya tidak matang. Persma tidak mampu menjaga kelangsungan hidupnya dengan menyediakan kader-kader penerusnya. Persma lebih mengandalkan sosok yang sudah ‘jadi’ untuk mengelolanya. Sistem kaderisasi yang ada tidak mampu memenuhi kebutuhan Persma. Tak jarang pada periode tertentu Persma mampu sedikit berkembang, namun pada periode berikutnya dengan segera tenggelam kembali. Ini terjadi karena kualitas sumber daya pengelola yang ada jauh berbeda dalam setiap periodenya.

Kebanyakan Persma tidak memiliki periodisasi terbitan yang tetap. Terlambat deadline, seakan telah menjadi budaya bagi terbitan Persma sekarang. Sehingga tak jarang ketika terbitan sampai di tangan pembaca, infomasi yang disampaikan telah basi dan tidak aktual lagi. Hal ini menyebabkan pembaca enggan melirik pada informasi yang disajikan oleh Persma. Mahasiswa lebih tertarik pada informasi yang disajikan oleh pers umum.

Bagi Persma yang sumber dana utamanya berasal dari rektorat, ada kecenderungan Persma tersebut tidak dapat bergerak dengan bebas. Persma menjadi tidak kritis terhadap rektorat. Bahkan Persma sering dijadikan sebagai corongnya rektorat. Informasi yang disajikan oleh Persma hampir dipastikan akan sejalan dengan kebijakan rektorat. Dan untuk menjaga kelangsungan hidupnya Persma lebih memilih menuruti kemauan rektorat. Rektorat melalui kebijakannya mampu mengontrol arah pemberitaan Persma.

Menghadapi kondisi semacam ini, Persma harus tanggap dan segera mencari solusinya. Pertama, untuk tetap menjaga kelangsungan hidup Persma maka optimalkan peranan divisi kaderisasi. Rumuskan dengan jelas pola kaderisasi yang akan diterapkan. Divisi kaderisasi harus mampu melakukan perekruitan pengelola baru dengan baik. Upayakan ada sistem magang sebelum menjadi pengelola Persma.

Kedua, Untuk meminimalisasi budaya terlambat deadline, pimpinan Persma harus dapat bertindak dengan tegas. Kuatkan kembali komitmen seluruh pengelola Persma yang ada. Reward and punishment harus diberikan pada pengelola Persma. Untuk memacu kinerja, berikan reward bagi pengelola yang melaksanakan kewajibannya dengan baik. Punishment –berupa peringatan lisan, peringatan tertulis bahkan pemecatan– harus diberikan pada pengelola yang tidak mampu melaksanakan tugasnya. Ketegasan aturan yang ada sangat diperlukan guna meningkatkan kedisiplinan di dalam tubuh Persma itu sendiri.

Ketiga, kebijakan rektorat sebenarnya tak hanya menjadi kendala bagi Persma yang sumber dana utamanya dari rektorat, namun juga bagi hampir semua Persma. Rektorat menjadi bayang-bayang dalam setiap pemberiatan Persma. Untuk menghadapi kondisi semacam ini Persma tak perlu takut. Sistem pemberitaan Persma harus tetap independen dan seimbang. Prinsip check and balance harus tetap dikedepankan.

Sudah saatnya, kini Persma bangun dari ‘tidurnya’. Uraikan benang kusut yang melilit di tubuh Persma. Selesaikan permasalahan yang menjadi hambatan untuk berkembangnya Persma. Persma kini dituntut untuk membenahi jati dirinya kembali dan tak boleh terbuai dengan romantisme kejayaan di masa lalu. Segala kejayaan Persma dimasa lalu hendaknya dijadikan sebagai semangat untuk dapat bangkit kembali, bersama membangun eksistensi Persma.

Tak dapat dipungkiri bahwa kini Persma sangat sulit untuk kembali mendapatkan perannya seperti di era Orde Baru. Persma harus segera melakukan reposisi dan reorientasi diri. Persma sebagai media kampus masih tetap bisa melakukan peran yang mungkin belum terjamah oleh pers umum. Peran kontrol sosial dalam lingkungan kampus setidaknya harus mulai diperankan oleh Persma. Persma harus mampu menunjukkan kepedualiannya pada lingkungan kampus dengan bersikap kritis terhadap segala kebijakan rektorat.

Bermula dari kampus, eksistensi Persma harus mulai dikembangkan kembali. Bukan suatu hal yang mustahil, masa keemasan Persma akan dapat diraih kembali. Berusaha dan berjuanglah pers mahasiswa! *

RESOURCE :SIMPANGLIMA